Surabaya, JatimMaju.Com — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota disusun lebih tepat sasaran agar setiap program pemerintah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Khofifah saat menerima audiensi Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur Hasoloan Manalu yang menyampaikan hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran Pemprov Jatim serta 38 pemerintah kabupaten/kota.
“Terima kasih atas evaluasi dan masukannya. Ini memandu kami untuk membuat perencanaan dan indikator yang memiliki keterdampakan langsung kepada masyarakat. Karena program-program pemerintah memang harus ada dampak positifnya,” ujar Khofifah, Sabtu.
Evaluasi BPKP tersebut mencakup lima sektor yang menjadi prioritas pembangunan, yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penurunan prevalensi stunting.
Dari hasil evaluasi, total anggaran yang dialokasikan untuk lima sektor tersebut mencapai Rp27,52 triliun. Anggaran itu tersebar dalam 2.038 program, 3.303 kegiatan, dan 8.918 subkegiatan.
Dari jumlah tersebut, Pemprov Jawa Timur mengalokasikan Rp5,10 triliun, sedangkan pemerintah kabupaten/kota se-Jatim mengalokasikan Rp22,42 triliun.
Pada tingkat provinsi, sektor pendidikan mendapatkan alokasi terbesar, yakni Rp3,65 triliun. Selanjutnya pengentasan kemiskinan Rp930,36 miliar, kesehatan Rp319,88 miliar, ketahanan pangan Rp165,58 miliar, dan penurunan prevalensi stunting Rp38,06 miliar.
Sementara itu, alokasi pemerintah kabupaten/kota untuk pengentasan kemiskinan menjadi yang terbesar dengan Rp9,47 triliun, disusul pendidikan Rp6,76 triliun, kesehatan Rp2,99 triliun, ketahanan pangan Rp1,82 triliun, serta penurunan prevalensi stunting Rp1,37 triliun.
Perbaiki Desain Intervensi
Khofifah mengatakan besarnya anggaran tidak otomatis menjamin keberhasilan program. Perencanaan harus diikuti desain intervensi yang tepat agar belanja pemerintah tidak berujung pada inefisiensi maupun program yang kurang efektif.
“Alhamdulillah, untuk indikator sasaran utama Pemprov Jatim dinilai BPKP telah berorientasi hasil dan terukur. Tapi memang masih ada ruang untuk perbaikan di poin-poin yang sekiranya memperlihatkan potensi inefisiensi dan inefektivitas, karenanya kita masih harus lebih menyelaraskan ketepatan desain intervensi,” katanya.
Menurut Khofifah, evaluasi BPKP menjadi bahan penting untuk menyempurnakan perencanaan pembangunan, terutama dalam menetapkan sasaran, indikator kinerja dan bentuk intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia juga meminta hasil evaluasi tersebut tidak berhenti di tingkat provinsi, tetapi ditindaklanjuti bersama pemerintah kabupaten/kota sehingga kebijakan pembangunan dapat berjalan lebih selaras.
Untuk itu, Khofifah mengusulkan agar sekretaris daerah dari 38 kabupaten/kota dilibatkan dalam forum bersama BPKP menjelang pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Forum tersebut diharapkan dapat dilakukan sebelum pemerintah daerah memasukkan perencanaan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk Tahun Anggaran 2028.
Selain sinkronisasi perencanaan, Khofifah menilai pemetaan kewenangan antartingkat pemerintahan perlu diperkuat. Langkah itu diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih program sekaligus memastikan setiap intervensi dilaksanakan sesuai kewenangan masing-masing pemerintah. jtm/zul
