Surabaya, JatimMaju.Com – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan seluruh SD dan SMP negeri di Kota Surabaya tidak diperbolehkan melakukan pungutan kepada siswa maupun orang tua untuk memenuhi kebutuhan operasional dan sarana pendidikan, termasuk pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS).
Eri Cahyadi di Surabaya, Selasa, mengatakan seluruh kebutuhan sekolah negeri merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Karena itu, pihak sekolah tidak boleh membebankan biaya tambahan kepada wali murid dalam bentuk apa pun.
Ia menargetkan tidak ada lagi pungutan di lingkungan SD dan SMP negeri mulai November 2026. Kebijakan tersebut mencakup biaya pemeliharaan fasilitas sekolah, seragam, buku pelajaran, hingga kebutuhan penunjang kegiatan belajar mengajar.
“Saya pastikan kalau di SD-SMP negeri harusnya tidak ada iuran apa pun karena ini milik pemerintah, makanya pemerintah harus bisa memenuhi itu semua. Saya tidak ingin lagi di sekolah negeri ada tarikan apa pun, bulan November sudah tidak boleh ada tarikan sama sekali,” ujarnya.
Terkait praktik penjualan LKS dan buku latihan soal, Eri meminta sekolah menghentikan kebiasaan merekomendasikan bahan belajar tambahan yang mengharuskan siswa mengeluarkan biaya.
Sebagai gantinya, guru diminta menyusun sendiri materi latihan dan soal sesuai kebutuhan pembelajaran. Pemkot Surabaya akan mengarahkan dukungan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan serta kompetensi tenaga pendidik, termasuk melalui sertifikasi dan tunjangan.
“Nanti guru-guru yang membuat soal-soal sendiri. Makanya anggaran kita fokuskan untuk sertifikasi guru dan pendapatan penunjang, sehingga guru punya kapasitas membuat soal sendiri,” katanya.
Meski demikian, siswa tetap diperbolehkan membeli buku latihan tambahan secara mandiri apabila memang menginginkannya. Eri menegaskan pembelian tersebut tidak boleh didasarkan pada instruksi, rekomendasi yang bersifat wajib, ataupun dorongan dari pihak sekolah.
Kebijakan ini juga menjadi tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai kegiatan siswa yang dinilai berpotensi membebani mereka dengan pekerjaan untuk kebutuhan sekolah. Salah satu laporan yang menjadi perhatian adalah kegiatan di SDN Rangka 6, yang melibatkan murid dalam mencuci karpet, mukena, hingga mengecat lingkungan sekolah.
Eri menegaskan, pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan perawatan fasilitas pendidikan harus menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan dibebankan kepada siswa maupun orang tua.
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan, ia meminta Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya melakukan pengecekan langsung ke setiap sekolah. Pendataan itu diperlukan untuk mengetahui kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan agar dapat diperhitungkan dan diakomodasi dalam anggaran daerah.
Melalui kebijakan tersebut, Pemkot Surabaya berupaya memastikan akses pendidikan negeri tetap terjangkau dan tidak menimbulkan beban ekonomi tambahan bagi keluarga siswa. jtm/hin
