Surabaya, JatimMaju.Com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meraih penghargaan dari Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) 2026 atas keberhasilan memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS, tuberkulosis (TBC), dan malaria.
Penghargaan tersebut menjadi apresiasi terhadap komitmen Pemkot Surabaya dalam membangun sistem penanggulangan penyakit yang tidak hanya bertumpu pada fasilitas kesehatan, tetapi juga melibatkan organisasi masyarakat, kader, serta berbagai perangkat daerah.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Billy Daniel Messakh mengatakan, keberhasilan program pencegahan dan pengendalian penyakit menular membutuhkan dukungan lintas sektor, mulai dari pelayanan kesehatan, pembiayaan hingga regulasi.
“Selain memperkuat pelayanan kesehatan dan skrining aktif, pemkot juga memastikan ketersediaan anggaran, regulasi, serta dukungan lintas perangkat daerah (PD) agar program pencegahan dan pengendalian berjalan berkesinambungan,” kata Billy, Jumat.
Ia menjelaskan, salah satu aspek yang menjadi penilaian Adinkes adalah komitmen pembiayaan program. Pemkot Surabaya tidak hanya mengandalkan anggaran Dinkes, tetapi juga mengoptimalkan dukungan dari perangkat daerah nonkesehatan, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Baznas, lembaga filantropi hingga anggaran di tingkat kelurahan.
Menurutnya, kolaborasi pembiayaan tersebut menjadi fondasi untuk memastikan berbagai program pencegahan dan penanganan penyakit dapat berjalan secara berkelanjutan.
Dalam penanggulangan HIV/AIDS, Pemkot Surabaya menjalankan sejumlah strategi, mulai dari edukasi masyarakat, skrining kelompok berisiko, hingga pencegahan penularan HIV dari ibu kepada bayi.
Layanan pemeriksaan HIV juga diperluas melalui puskesmas, rumah sakit, dan klinik. Selain itu, pemerintah menyediakan pengobatan antiretroviral (ARV), konseling, serta pemberian makanan tambahan (PMT) bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
Sementara untuk penanggulangan TBC, upaya dilakukan melalui edukasi, penemuan kasus secara aktif, pelacakan kontak erat, pemberian terapi pencegahan, serta pendampingan pasien selama menjalani pengobatan.
Adapun pengendalian malaria diperkuat melalui edukasi kepada kelompok sasaran, pengendalian vektor dan lingkungan, diagnosis dini, pengobatan sesuai standar, serta pelaksanaan surveilans guna mencegah potensi penularan.
Billy menambahkan, pelibatan organisasi masyarakat sipil (OMS) dan kader menjadi salah satu strategi unggulan Surabaya dalam memperluas jangkauan program kesehatan.
Mereka berperan melakukan penjangkauan, memberikan edukasi, serta mendampingi masyarakat yang membutuhkan layanan pencegahan dan pengobatan. Kegiatan tersebut turut didukung melalui pembiayaan APBD Kota Surabaya.
“Program ini tidak hanya mengandalkan fasilitas pelayanan kesehatan. Kami juga melibatkan organisasi masyarakat sipil dan kader untuk melakukan penjangkauan serta pendampingan, dengan dukungan pembiayaan dari APBD Kota Surabaya. Seluruh unsur bergerak bersama melalui sistem skrining terpadu dan aktif,” ujarnya.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemkot Surabaya berharap upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS, TBC, serta malaria semakin efektif, sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan secara lebih luas dan berkesinambungan. jtm/dan
