Surabaya, JatimMaju.Com – Pemerintah Kota Surabaya memperkuat validasi data sosial ekonomi masyarakat melalui musyawarah kelurahan (muskel) yang dilaksanakan hingga tingkat rukun tetangga (RT). Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi warga terpetakan secara akurat sehingga program bantuan dan intervensi pemerintah dapat diberikan sesuai kebutuhan.
Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan, pelaksanaan muskel menjadi bagian dari upaya pemerintah kota untuk memperoleh data masyarakat yang lebih terperinci melalui verifikasi langsung di lapangan.
“Pemerintah Kota Surabaya dalam beberapa minggu ini melakukan kegiatan muskel. Di mana muskel ini kita ingin lebih dalam lagi sehingga prosesnya dilakukan hingga di tingkat RT,” kata Antiek, Rabu.
Menurutnya, pendataan hingga lingkup RT memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran lebih jelas mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk memetakan kebutuhan warga sekaligus menentukan bentuk bantuan atau intervensi yang tepat.
Dalam proses verifikasi, Dinas Sosial Surabaya menemukan persoalan ketidaksesuaian antara data administrasi kependudukan (adminduk) dengan tempat tinggal sebenarnya. Sejumlah warga tercatat memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Surabaya, tetapi tidak lagi berdomisili di wilayah tersebut.
“Kami jumpai banyak sekali warga yang ber-KTP Surabaya, tapi yang bersangkutan tidak berdomisili di Surabaya,” ujarnya.
Antiek menjelaskan, ketidaksesuaian data kependudukan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pemutakhiran data masyarakat. Keakuratan informasi mengenai domisili dan kondisi warga dinilai penting untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik serta memastikan bantuan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Untuk memperkuat proses pendataan, Pemkot Surabaya juga mengintegrasikan kegiatan muskel dengan penggunaan aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Aplikasi tersebut dimanfaatkan untuk menghimpun informasi mengenai kondisi masyarakat secara lebih terstruktur.
Antiek mengatakan, data yang terkumpul melalui Perlinsos nantinya dapat digunakan sebagai salah satu variabel pertimbangan pemerintah dalam menentukan intervensi bagi warga.
“Ini akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menggunakan aplikasi Perlinsos sebagai salah satu variabel di dalam pemberian intervensi kepada masyarakat,” tuturnya.
Pendataan melalui aplikasi Perlinsos dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan muskel agar informasi yang diperoleh dari lapangan dapat dihimpun dan dimanfaatkan secara lebih optimal.
Melalui langkah tersebut, Pemkot Surabaya berharap pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat semakin akurat. Dengan data yang lebih valid, pemerintah dapat menyusun kebijakan dan menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran sesuai kondisi serta kebutuhan warga. jtm/ris
